Dapatkah Satu Perusahaan Punya Dua PKB di Lokasi Berbeda?
 |
| Dapatkah Satu Perusahaan Punya Dua PKB di Lokasi Berbeda |
Apakah ada ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan yang memperbolehkan dalam satu perusahaan terdapat dua perjanjian kerja bersama? Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mempunyai pabrik di dua lokasi pada provinsi yang berbeda, apakah dapat memiliki dua PKB untuk mengatur ketentuan-ketentuan regional sesuai dengan lokasi pabrik-pabrik tersebut?
dilansir dari hukumonline.com sbb :
Sebelum menjawab pertanyaan anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perjanjian kerja bersama (“PKB”). Menurut Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Dengan demikian, PKB merupakan kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha, yang mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dipatuhi bersama. Manfaat perjanjian kerja bersama adalah agar hak dan kewajiban antara serikat pekerja dengan pengusaha terjamin. Adapun fungsi perjanjian kerja bersama adalah sebagai sarana atau alat hubungan industrial yang dapat dipegang ketika terjadi perselisihan karena PKB dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak.
Lebih lanjut, dalam 1 perusahaan hanya dapat dibuat 1 perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.[1]
Namun demikian, ketentuan tersebut tidak mutlak berlaku. Apabila suatu perusahaan memiliki cabang, ketentuan mengenai PKB merujuk pada Pasal 15 Permenaker 28/2014.
Pada dasarnya dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, baik PKWT maupun PKWTT. Jika perusahaan tersebut memiliki cabang, maka dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang perusahaan dan dapat dibuat PKB turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan.[2]
PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan dan PKB turunan memuat pelaksanaan dari PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi pada cabang perusahaan masing-masing.[3]
Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya PKB turunan di cabang perusahaan, maka selama PKB turunan belum disepakati tetap berlaku PKB induk.[4]
Setelah PKB dibuat, pengusaha mendaftarkan PKB tersebut kepada instansi ketenagakerjaan.[5] Pendaftaran PKB tersebut dimaksudkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan dan sebagai rujukan utama ketika terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.[6]
Pendaftaran PKB dilakukan berdasarkan wilayah kedudukan perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:[7]
Jika perusahaan hanya terdapat dalam 1 wilayah kabupaten/kota, pendaftaran dilakukan oleh Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
Jika perusahaan terdapat pada lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 provinsi, pendaftaran dilakukan oleh Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi;
Jika perusahaan terdapat pada lebih dari 1 provinsi, pendaftaran dilakukan oleh Direktur Jenderal.
Selain itu pengusaha juga dapat mendaftarkan PKB melalui sistem yang terkoneksi dengan jaringan internet (online system).[8] Perusahaan Anda dapat mengakses laman Kementerian Ketenagakerjaan Pendaftaran Pengajuan PP/PKB Perusahaan untuk mempermudah proses pendaftaran PKB.
Berdasarkan uraian di atas, maka menjawab pertanyaan Anda dapat kami sampaikan bahwa dalam hal perusahaan memiliki pabrik di dua lokasi dan provinsi yang berbeda, maka dapat dibuat PKB induk yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum pada seluruh cabang perusahaan. Adapun untuk cabang perusahaan di provinsi lain, dapat dibuat PKB turunan yang memuat pelaksanaan dari PKB induk serta disesuaikan dengan kondisi pada cabang perusahaan masing-masing.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Tidak ada komentar