Omnibus " Ketok Palu " Apa bisa di Batalkan ?!
 |
| Aksi Buruh Bekasi Tolak Omnibus Law 6 - / Oktober 2020 |
Dikutip dari CNBC Indonesia menurut Audrey O Brien (2009), Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.
Sedangkan Barbara Sinclair (2012), omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.
Dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyebut salah satu hal yang akan dikerjakan dalam periode kedua yakni menyederhanakan regulasi. Pemerintah menurut Presiden Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut menurut Presiden Jokowi akan menjadi Omnibus Law. "Satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," ujar Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 di Jakarta. "Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengambangan UMKM juga akan langsung direvisi."
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Aminuddin Ilmar mengatakan uji materi ke MK adalah cara yang paling masuk akal untuk membatalkan UU Ciptaker.
 |
| Komitmen banner Penolakan Omnibus Law Oleh SP Linfox |
Elemen buruh adalah pihak yang paling mungkin mengajukan uji materi sebagai pihak yang dilanggar hak konstitusionalnya.
"Legal standing pengajuan, kita berbicara pihak yang dirugikan secara langsung, warga negara yang merasa dirugikan maka boleh mengajukan gugatan ke MK," ucap dia.
"Legal standing pengajuan, kita berbicara pihak yang dirugikan secara langsung, warga negara yang merasa dirugikan maka boleh mengajukan gugatan ke MK," ucap dia.
"Sekarang baru disahkan belum diundangkan, diundangkan itu melalui proses tanda tangan presiden. Sebelum diundangkan belum bisa diajukan sebagai dasar untuk mengajukan uji materi," kata dia.
 |
| Masa Aksi Buruh di Kawasan Ejip, Cikarang 6 - 8 Oktober 2020 |
Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia Secara Redaksional sudah melakukan perijinan - perijinan ke pihak terkait terkait aksi unjuk rasa 6 - 8 Oktober 2020 di antara nya :
1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kapolres Metro Kabupaten Bekasi
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi
4. Ka BKPM Kawasan Industri MM2100
5. Perusahaan PT. Linfox Logistics Indonesia
Tidak ada komentar