Audiensi ASPEK Indonesia dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

Rabu 12 Februari 2025
@kantor BPJS Kesehatan, Jakarta.

Cecep Syaripudin sebagai Direktur Relawan Kesehatan DPP Aspek Indonesia turut hadir dalam Audiensi terkait permasalahan-permasalahan penggunaan BPJS dll. Masukan dari Anggota SP. LLI pun disampaikan dalam Audiensi ini meliputi :

1. Dalam satu KK, kepesertaan BPJS berbeda; ada yang PBI APBN, PBI APBD, dan yang nonaktif, sementara data di Dukcapil sudah valid.

2. Login akun baru pada aplikasi mobile JKN harus verifikasi wajah dan jarang yang berhasil.

3. Terkait penonaktifan kepesertaan BPJS pada awal Januari 2025 sebanyak ± 3 juta peserta, bagaimana teknis pengaktifan kembali bagi warga yang tidak mampu dan tidak terdaftar di DTKS?

4. BPJS memfasilitasi pasien rujukan yang memerlukan ambulans khusus (ambulans 119).

5. Harus dibuatkan peningkatan IGD sedang dan berat di jam malam dan harus di-cover BPJS semua, karena tidak semua faskes 1 operasionalnya 24 jam. Intinya, ketika jam operasional faskes 1 tutup, IGD minimal harus mau menindaklanjuti pasien dengan biaya di-cover BPJS semua walaupun tidak merujuk untuk rawat inap dan boleh dipulangkan kembali untuk selanjutnya faskes 1 yang menindaklanjutinya.

6. Rujukan berjenjang menjadi keterlambatan dalam penanganan pasien yang sedang dalam kondisi urgent, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama masih ada yang tidak memberikan surat rujukan karena acuannya 3 kali kunjungan pasien/berobat baru diberikan.

7. Batas maksimal keluarga yang ditanggung perusahaan adalah 5 orang untuk pekerja laki-laki (si pekerja, istri, dan 3 anak), tetapi anak ke-4 harus daftar mandiri dan harus ikut daftar BPJS sesuai kelas keluarganya. Contoh, kalau daftar keluarganya dari perusahaan kelas 1, maka anak yang ke-4 dan seterusnya juga diwajibkan kelas 1. Jadi, masukannya boleh/bisa atau tidak kalau anak ke-4 dan seterusnya daftar dengan kelas yang beda, karena mereka kan daftar mandiri?