Kamis, 23 Oktober 2014

Buruh KSPSI Ancam Mogok Nasional



Buruh KSPSI Ancam Mogok Nasional

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengancam akan mogok nasional pada 10 November. Ancaman itu akan direalisasikan jika Jokowi tak segera menjalankan kebijakan proburuh.
“10 November kami menyiapkan langkah akhir untuk menegaskan sikap terhadap Jokowi agar benar-benar memerhatikan kepentingan buruh,” kata Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Buruh KSPSI yang mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat Pilpres lalu, juga berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden. “Ini langkah akhir jika tidak ada langkah konkret Presiden untuk memperbaiki hidup buruh,” terang Andi.
Pada kesempatan ini, Koordinator Nasional Relawan Buruh Sahabat Jokowi itu juga berharap pada Presiden Jokowi untuk memilih sosok yang tepat untuk posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Andi, sosok Menakertrans mendatang sangat menentukan nasib buruh.
“Kalau sosok yang duduk di kursi Menakertrans tidak mengetahui permasalahan buruh, tentu tidak bisa merealisasikan program Pak Jokowi yang proburuh,” ungkapnya.

Selasa, 21 Oktober 2014

Indonesia butuh kebijakan konsisten untuk jaminan sosial



Indonesia butuh kebijakan konsisten untuk jaminan sosial


 
Kartu BPJS ( foto : news.viva.co.id)

Jakarta, KSPI – Indonesia dinilai terlambat menjalankan jaminan sosial secara komprehensif,sehingga dibutuhkan kebijakan yang konsisten guna menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan dan perkuatan kapasitas badan penyelenggara jaminan sosial.
Siaran pers Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang diterima di Jakarta, Minggu, mengutip Kepala Divisi SDM BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latief Algaf, ketika memberi kuliah umum di Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta, Jumat (17/10).

Jatah rekreasi buruh Jakarta hanya Rp1.519/bulan


Jatah rekreasi buruh Jakarta hanya Rp1.519/bulan


ahok dan buruh dalam sebuah aksi demo ( news.liputan6.com)

Jakarta, KSPI – Salah satu permasalahan yang dihadapi para buruh di DKI Jakarta menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2015 adalah perhitungan item rekreasi yang dinilai sangat minim yaitu Rp1.519 per bulan.
“Kalau demikian, dana untuk rekreasi tersebut cukup untuk dipakai piknik ke mana? Kalau kita mau masuk ke Tugu Monas saja itu tidak akan cukup, apalagi kalau dipakai ke Ancol,” kata anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh Dedi Hartono, di Jakarta, Kamis.

Tolak Survei KHL Pemprov DKI, 13 Federasi SP Nasional Sepakat Minta Pemerintah Revisi KHL

Tolak Survei KHL Pemprov DKI, 13 Federasi SP Nasional Sepakat Minta Pemerintah Revisi KHL

Aksi forum buruh DKI
Jakarta, KSPI – Hasil survei Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang diolah oleh unsur BPS DKI tentang nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2015 di DKI Jakarta sebesar Rp 2,331 juta/bulan dengan KHL 60 item menghasilkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan nilai Upah Minimum Provinsi 2014 (UMP 2014). Atas dasar itu, 13 Federasi Serikat Pekerja Nasional yang mewakili elemen buruh mendukung sepenuhnya sikap dewan pengupahan buruh yang juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Merevisi besaran KHL 2015.
Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh pun menilai, dalam penetapan hasil tersebut patut dicurigai. Jelas, hal ini terjadi karena pastinya ada “Pesanan dari Para pihak Pengusaha Hitam” agar UMP DKI 2015 naiknya menjadi kecil sehingga Pemprov DKI kembali menjalani kebijakan upah murah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...