Sabtu, 26 April 2014

Kampiun SPLLI Union Cup 2014

Selamat untuk Team Bagong menjadi kampiun Union Cup 2014

champion union cup 2014 splli
Sang juara union cup 2014

Realisasi Investasi Triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, Naik 14,6 persen

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja merilis, realisasi investasi triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, atau mengalami kenaikan 14,6 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 93 triliun.
Kepala BKPM Mahendra Siregar menuturkan, pencapaian investasi tersebut terdiri dari investasi baru sebesar Rp 75,4 triliun dan perluasan atau tambahan sebesar Rp 31,2 triliun.

Jumat, 25 April 2014

Terkait BPJS & Perlindungan Buruh, Ratusan Buruh Perempuan geruduk Bupati Bekasi

Aksi Buruh Metal di kantor pemda Kabupaten BekasiSekitar Seratus buruh perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi pada hari Kamis 24 April 2014 melakukan aksi demo di Kantor pemda Kabupaten Bekasi menuntut Bupati Bekasi serius dalam menjalankan program BPJS Kesehatan termasuk dalam proses sosilisasi dan pengawasan. Selain itu ratusan buruh metal itu juga menuntut perlindungan terhadap buruh perempuan dari diskriminasi di tempat kerja.

Selasa, 22 April 2014

Said Iqbal KSPI : Rayakan May Day 2014 , Buruh Akan All Out

Hampir Satu Juta Buruh Metal di seluruh Indonesia akan merayakan May Day (1 Mei 2014) dengan Aksi besar – besaran, khusus di Jakarta aksi May Day akan dilakukan dengan Long March dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Kemudian siang harinya akan diselenggarakan May Day Fiesta di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan,Jakarta, yang akan diikuti oleh 120.000 buruh metal se- Jabodetabek.
Aksi May day ini juga serempak akan dilakukan di 20 Provinsi (fokus di kantor Gubernur : Bandung, Semarang, Surabaya, Batam, Aceh, Medan, Lampung, Makasar, Gorontalo, Manado, Samarinda, Pontianak dan Papua). Walaupun 1 Mei telah ditetapkan sebagai Hari libur nasional tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para buruh untuk terus berjuang menyuarakan tuntutan – tuntutannya, apalagi tahun ini adalah tahun penting bagi bangsa Indonesia mendapatkan Presiden baru yang akan membawa Indonesia lebih baik 5 tahun kedepan.

Rabu, 16 April 2014

Adakah Sanksi Jika Perusahaan Meniadakan Program Jaminan Pensiun?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Kami berasumsi bahwa menolak atau meniadakan jaminan pensiun yang Anda maksud adalah perusahaan yang bersangkutan tidak mengikutsertakan pekerjanya atau tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan pensiun.
 
Pada dasarnya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak, demikian yang disebut dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 

Selasa, 15 April 2014

Pekerja yang Telah Pensiun Meninggal Dunia, Apa Saja Hak Ahli Warisnya?

Pekerja meninggal dunia pada usia 54 tahun dan memiliki masa kerja 36 tahun. Hak apa saja yang bisa diperoleh? Apakah bisa mendapatkan hak penuh pensiun normal bagi ahli warisnya? Karena yang diterima hanya dihitung pesangon. Mohon pencerahannya. Terima kasih

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Kami kurang mendapatkan informasi yang jelas dari Anda apakah pekerja yang bersangkutan meninggal dunia setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja (dan memiliki hak pensiunnya) atau ia meninggal dunia saat ia masih bekerja padahal telah memasuki usia pensiun.
 
Untuk menyederhanakan jawaban, kami berkesimpulan bahwa pekerja yang bersangkutan meninggal dunia setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja atas dirinya karena telah mencapai usia pensiun dan ia memperoleh hak-hak pensiunnya.
 
Pada dasarnya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiunApabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak, demikian yang disebut dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 

Adakah Sanksi Jika Perusahaan Meniadakan Program Jaminan Pensiun?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Kami berasumsi bahwa menolak atau meniadakan jaminan pensiun yang Anda maksud adalah perusahaan yang bersangkutan tidak mengikutsertakan pekerjanya atau tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan pensiun.
 
Pada dasarnya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak, demikian yang disebut dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 

Sabtu, 12 April 2014

Jika Terjadi Kesenjangan karena Diskriminasi di Tempat Kerja

Di perusahaan saya ada 3 (tiga) gedung dan masing-masing gedung punya kepala produksi. Perlakuan setiap gedung berbeda-beda, contohnya gedung pertama dapat seragam dan sepatu, gedung lainnya tidak dapat. Yang jadi pertanyaan, dasar hukum apa yang harus kami persiapkan untuk menghilangkan kesenjangan itu?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Perbuatan perusahaan tempat Anda bekerja yang memperlakukan pekerja berbeda-beda pada setiap gedungnya, dapat dikategorikan sebagai perlakuan diskriminasi terhadap pekerja. Pada dasarnya, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 
Dalam Penjelasan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
 

Kamis, 10 April 2014

Upah Murah Nike, Buah Aturan Pemerintah Indonesia

Jersey yang dipersiapkan untuk perhelatan Piala Dunia oleh Tim Nasional Inggris diproduksi oleh Nike di Indonesia. Namun, bayaran untuk buruh yang mengerjakan baju yang mahal ini sangat-sangat murah.
Buruh-buruh ini hanya dibayar 30 pence per jam. Jika 100 pence setara dengan 1 pounds, artinya, buruh ini cuma dibayar Rp5.642 per jam. Jika buruh tersebut bekerja selama delapan jam sehari, dan masuk kerja selama lima hari dalam seminggu, mereka hanya mengantongi gaji sebesar Rp1,26 juta tiap bulan.

Rabu, 09 April 2014

Apakah Mandor yang Memimpin Buruh Lepas Mirip dengan Outsourcing?

Dalam industri konstruksi, banyak perusahaan yang menggunakan jasa mandor. Mandor adalah orang yang memimpin buruh-buruh lepas. Dengan menggunakan sistem mandor, perusahaan konstruksi hanya berhubungan dengan mandor saja sebagai pihak ketiga, tidak perlu berhubungan/bertanggung jawab terhadap buruh. Mandor ini bersifat perorangan dan tidak berbadan hukum. Ada dua tipe mandor, yang pertama adalah mandor yang dikontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dan mandor yang dikontrak untuk menyediakan tenaga kerja. Sejauh pengamatan saya, banyak mandor yang tidak membayar buruhnya sesuai dengan UMP dan tidak pernah mengikutsertakan buruh dalam jaminan ketenagakerjaan (JHT, JK, JKM, dan JPK). Sejauh manakah kesesuaian sistem mandor ini dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya perundangan yang berkaitan dengan outsourcing?

Said Iqbal: “Jangan rendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia”

Sesungguhnya negeri ini bukanlah negeri yang miskin. Negeri ini adalah sebuah negeri yang nilai kekayaannya nomor 15 se-Jagad Raya. Bahkan, pada tahun 2025 nanti, Indonesia diprediksi akan menjadi Negara terkaya nomor 10. Memasuki tahun 2030, kekayaan Indonesia menempati peringkat  6 atau 7 dunia. Kekayaan Negara ini menyamai kekayaan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jepang, dan Kanada.
Pertumbuhan ekomomi Indonesia sangat fantastis. Menempati peringkat 2 dunia, setingkat dibawah Cina. Sedangkan investment gradre kita triple A, diatas Singapura dan Negara-negara Asean lainnya.

Sabtu, 05 April 2014

Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja

Apa saja tanggung jawab perusahaan apabila karyawannya mengalami kecelakaan lalu lintas pada jam kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, demikian yang disebut dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Hal ini berarti, tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjanya meninggal dunia itu sebenarnya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 
Sebelumnya, kami kurang mendapatkan informasi yang jelas dari Anda mengenai apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas pada jam kerja ini. Apakah kecelakaan lalu lintas tersebut dialami pekerja pada saat dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah; atau kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saat pekerja ditugaskan oleh perusahaan untuk ke suatu tempat pada saat jam kerja?
 

Ini Kegagalan SBY Versi Buruh yang Tak Boleh Terulang Kembali

Menjelang berakhirnya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI, banyak catatan kegagalan yang dimunculkan oleh kaum buruh. Salah satunya adalah rendahnya upah yang ditandai dengan lemahnya daya beli masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/4/2014). Menurutnya, SBY tidak bisa hanya mengampanyekan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkutat dengan angka-angka, namun tidak berpengaruh kepada perekonomian masyarakat.
“Kegagalan SBY 10 tahun ini, karena gini ratio meningkat, tapi upah murah,” kata Said.

Kamis, 03 April 2014

Dipecat Karena Cacat Akibat Kecelakaan Kerja

http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg
Mengenai pemutusan hubungan kerja (“PHK”), menurut Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.
 
Jika segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dari PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).
 

Said Iqbal: “Buruh adalah penentu, bukan pembantu”

Hingga saat ini saya masih optimis, pada satu titik tertentu buruh akan menjadi penentu arah Republik ini. Siapa itu buruh? Buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah. Kita tahu, ada banyak sebutan untuk orang-orang seperti ini. Sebagian orang nyaman menyebut mereka sebagai pekerja, karyawan, hingga pengawai. Namun sesungguhnya mereka sama: buruh.
Dan sebagai buruh, kita tidak mau selamanya hanya menjadi penonton. Ekonomi bisa tumbuh seperti yang kita nikmati sekarang tidak lepas dari peran buruh. Tanpa buruh, perekonomian tidak mungkin bisa tumbuh.
Karena mesin tidak bisa bergerak sendiri, maka setiap orang yang menanamkan modal pasti membutuhkan buruh.
Semua teori ekonomi menempatkan buruh dan pengusaha pada satu posisi yang penting. Itu artinya, buruh menjadi pelaku utama. Hanya di Indonesia dan beberapa Negara berkembang, posisi buruh yang penting itu direduksi menjadi sekedar objek dari proses produksi. Ia tidak lagi ditempatkan sebagai subjek.

Rabu, 02 April 2014

Pengumuman UNION CUP 2014 SPLLI


BPJS Bisa Cekal Pengusaha Jika Langgar Regulasi Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM akan mencekal pengusaha nakal yang tidak mengikutkan karyawannya menjadi peserta lembaga jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 89 Tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jefry Haryadi mengatakan setelah Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi mengenai jaminan sosial khususnya terhadap pekerja. Dia menjelaskan dalam penerapan sanksi tersebut akan bekerja sama dengan berbagai instansi yang berwenang.
Misalnya, pencabutan paspor atau pencekalan ke luar negeri, BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sementara soal perizinan usaha akan bekerja sama dengan pemprov dan pemkab/pemkot.
“Jadi, kami tidak bisa jalan sendiri, harus menggandeng instansi lain,” kata Jefry kepada Gresnews.com, Jakarta, Senin (31/3).

Selasa, 01 April 2014

Kemenkes Siapkan Revisi Tarif JKN

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, mengakui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum berjalan sempurna selama tiga bulan pelaksaannya. Karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dukungan regulasi. Salah satu yang kini dilakukan adalah menyusun revisi Permenkes No. 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...