Senin, 31 Maret 2014

Said Iqbal: Jika Negara Ini Mau Maju, Konsumsi Domestik Harus Ditingkatkan

Sudah banyak kritik yang kita sampaikan terkait dengan investasi versus kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Saya rasa semua kritik itu disampaikan dengan data dan fakta. Dan bukan hanya kritik semata yang kita lontarkan. Tetapi kita juga menyampaikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Buruh punya gagasan. Ia tidak hanya bisa teriak di jalanan.
Yang ingin saya tawarkan adalah, jangan menjadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomi semata-mata hanya dari sisi investasi. Perhatikan juga sisi konsumsi. Bagaimana mungkin kita menggenjot tumbuhnya investasi sementara rakyat tak memiliki daya beli. Tentu saja, yang saya maksud konsumsi disini adalah konsumsi yang real.
Menurut saya, konsumsi yang real adalah konsumsi domestik.

Jumat, 28 Maret 2014

Apakah Cuti Boleh Diajukan Mendadak?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Pada dasarnya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Hal ini disebut dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Cuti tahunan itu sendiri sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus [Pasal 79 ayat (2) huruf c UUK].
 
Lalu bagaimana pelaksanaan cuti tahunan itu? Apakah boleh mengambil/mengajukan cuti tahunan secara mendadak?  Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UUK, pelaksanaan waktu istirahat tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).
 
Hal ini berarti, pengaturan mengenai pengajuan cuti dan bolehkah mendadak atau tidaknya cuti tahunan diajukan, dikembalikan pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB tempat buruh yang bersangkutan bekerja. Pengaturan tentang boleh tidaknya cuti diajukan mendadak tentunya berbeda dan tergantung pada masing-masing kondisi perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki karyawan yang banyak dalam melaksanakan produksinya, mungkin tak akan menjadi masalah bila ada karyawan yang cuti mendadak. Namun bila jumlah karyawannya terbatas, perusahaan tentu harus mengatur supaya proses produksi tetap berjalan dan tidak terganggung dengan adanya karyawan yang mengajukan cuti.
 

Kamis, 27 Maret 2014

Said Iqbal: Jika Negara Ini Mau Maju, Konsumsi Domestik Harus Ditingkatkan

Sudah banyak kritik yang kita sampaikan terkait dengan investasi versus kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Saya rasa semua kritik itu disampaikan dengan data dan fakta. Dan bukan hanya kritik semata yang kita lontarkan. Tetapi kita juga menyampaikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Buruh punya gagasan. Ia tidak hanya bisa teriak di jalanan.
Yang ingin saya tawarkan adalah, jangan menjadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomi semata-mata hanya dari sisi investasi. Perhatikan juga sisi konsumsi. Bagaimana mungkin kita menggenjot tumbuhnya investasi sementara rakyat tak memiliki daya beli. Tentu saja, yang saya maksud konsumsi disini adalah konsumsi yang real.
Menurut saya, konsumsi yang real adalah konsumsi domestik.

Rabu, 26 Maret 2014

Serikat Pekerja Berniat Dirikan Partai Politik

Said Iqbal : Presiden KSPI/FSPMI
Berbagaikebijakan ke tenagakerjaan yang diterbitkan pemerintah selama ini dinilai belum optimal melindungi hak-hak kaum pekerja. Sehingga saat ini kaum pekerja, khususnya di sektor formal, belum dapat hidup sejahtera. Kaum pekerja hanya diposisikan sebagai penonton atas pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tergolong tinggi diantara negara lain di dunia. Padahal, pekerja berperan penting menggerakan perekonomian di sebuah negara, tak terkecuali Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mewacanakan agar pekerja tidak lagi hanya mengandalkan kontrak politik dengan partai-partai politik (parpol) yang ada, tetapi juga mulai berpikir untuk mendirikan parpol sendiri.

Pergantian Vendor dan Pengaruhnya kepada Pekerja Outsourcing

Kami dipekerjakan di salah satu perusahaan migas, bagian fire safety kerja shift, tapi masih status outsourcing. Saat pergantian perusahaan ada jeda satu hari, cuma kita tetap kerja dengan dibayarkan lembur saat jeda. Apakah kami bisa jadi karyawan permanen di perusahaan tersebut tanpa di-outsourcing?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg
Pertama perlu saya jelaskan dan sekaligus me-refresh kembali ingatan Saudara pada beberapa jawaban dan penjelasan saya (di hukumonline) sebelumnya. Bahwa antara “outsourcing” dengan “karyawan permanen”, adalah dua perjanjian yang berbeda. Walaupun keduanya sama-sama merupakan bentuk perjanjian melakukan pekerjaan (de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid) -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 Burgerlijk Wetboek (BW)-, akan tetapi konteksnya berbeda.
 
Outsourcing, adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan pemberi pekerjaan (user) -termasuk perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh- dengan perusahaan penerima pemborongan (vendor) untuk melaksanakan suatu pekerjaan /kegiatan penunjang. Atau dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (service provider) untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang.
 

Selasa, 25 Maret 2014

Karyawan Tidak Bekerja karena Mesin Produksi Rusak, Tetapkah Digaji?

Ada seorang karyawan PKWT atau kontrak 1 tahun di sebuah pabrik industri. Peraturan perusahaan menyatakan ‘no work no pay (tercantum dalam kontrak)’. Mau tanya, bagaimana jika mesin di pabrik tersebut rusak sedangkan pekerjaan menyangkut dengan mesin tersebut. Apakah karyawan tersebut tetap berhak mendapatkan gaji hari tersebut full? Atau gaji dibayar hanya sebatas waktu bekerja? tolong jika ada referensinya disebutkan... masalahnya : karyawan hanya kerja 4 jam kerja saja. Sedangkan sisa 3 jam itu tidak dilanjutkan dan tidak dihitung oleh perusahaan karena mesin rusak jadi mereka tidak membayar full.

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpgPertama kami akan menjawab pertanyaan Anda tentang apakah ada Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang gaji dibayar hanya sebatas waktu bekerja. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip no work, no pay seperti yang Anda sebutkan. Pengaturan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang mengatakan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
 
Ini berarti jika pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu kerjanya, maka pekerja tersebut akan mendapat upah sesuai waktu kerja. Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, prinsip ini boleh saja dituangkan dalam peraturan perusahaan. Lebih lanjut dikatakan dalam penjelasan Pasal 93 ayat (1), yakni ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.
 

Bernuansa Kampanye, Nama SBY Dicabut dari Surat Edaran BPJS Kesehatan

Surat Edaran Direksi BPJS Kesehatan No.0055 Tahun 2014 tentang Pengiriman Surat Pelanggan Kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikritik berbagai pihak. Sebab, surat edaran itu dianggap berpotensi digunakan untuk kampanye partai politik tertentu. Kepala Grup Komunikasi dan HAL BPJS Kesehatan, Ikhsan mengatakan BPJS Kesehatan merespon masukan masyarakat tersebut dengan cara merevisi surat edaran itu.
Ikhsan menjelaskan, surat edaran itu tidak ditujukan untuk kampanye, tapi melakukan sosialisasi kepada peserta PBI agar menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Surat edaran itu diterbitkan direksi setelah melakukan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan. Salah satu hasil evaluasi itu menunjukan tidak sedikit masyarakat, khususnya yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesmas kebingungan apakah mereka masih bisa atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Senin, 24 Maret 2014

Apakah Cuti Haid Harus dengan Surat Dokter?

Perusahaan kami memperbolehkan cuti haid, asal disertai surat dokter. Yang kami ketahui pada UU No. 13/2003 Pasal 81 (1) cuti haid diberitahukan kepada pengusaha (dalam hal ini atasan karyawan). Dan pada PKB kami telah diatur, bahwa cuti haid diberikan sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Kalau SDM tetap ngotot kami harus ke dokter dulu, apakah ini tidak menyalahi UU? Sebab peraturan perusahaan ini sangat menyulitkan karyawan perempuan


http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpgPengaturan mengenai cuti haid dapat kita jumpai dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Selanjutnya, Pasal 81 ayat (2) UUK mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pengusaha juga wajib membayar upah apabila pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan [lihat Pasal 93 ayat (2) huruf b UUK].  Dari pengaturan di atas dapat kita ketahui bahwa UUK tidak mengatur bagaimana bentuk pemberitahuan kepada pengusaha yang dimaksud, termasuk juga

Isu Investasi dan Kesejahteraan Dalam Pemilu

Jujur saja, saya prihatin dengan sikap Partai Politik yang tidak menjadikan isu investasi dan kesejahteraan sebagai isu penting dalam kampanye yang mereka lakukan. Padahal isu investasi dan kesejahteraan ini menjadi barometer, tentang seberapa besar kepedulian mereka terhadap kepentingan kaum pekerja. Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPI), saya berharap Partai Politik memiliki komitmen terhadap dua isu ini: investasi dan kesejahteraan.

Jumat, 21 Maret 2014

Foto Dokumentasi rapat kerja SPLLI @Cibogo

Dipaksa Membuat Perjanjian “Tidak Akan Bekerja Pada Perusahaan Sejenis” Saat Resign

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.
Bolehkah perusahaan memaksa untuk membuat perjanjian saat kita mau mengundurkan diri, untuk tidak bekerja pada perusahaan sejenis setelah kita mengundurkan diri?
 
http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpgSebelumnya, kami berasumsi bahwa pekerja yang Anda maksud itu mengundurkan diri atas dasar kehendaknya sendiri. Mengenai pekerja yang mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Lebih lanjut, dalam Pasal 162 ayat (3) UU Ketenagakerjaan disebutkan mengenai syarat-syarat bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri:
 “Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.    mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b.    tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c.    tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.”
Selain itu, pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial [Pasal 162 ayat (4) UU Ketenagakerjaan].

Kamis, 20 Maret 2014

Said Iqbal: Buruh Akan Dukung Capres Yang Bersedia Menjalankan Jaminan Pensiun Wajib dan Menaikkan Upah 30 Persen

Pemilu Legislatif, 9 April 2014, tinggal menunggu hari. Tak berapa lama lagi kita akan segera mengetahui, siapa saja yang berhasil duduk sebagai wakil rakyat. Merekalah yang nantinya memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama rakyat. Mewakili kita dalam sebuah pengambilan kebijakan.
Karena itu, demikian Said Iqbal mengatakan, pemilihan legislatif dan Presiden menjadi momentum yang sangat penting bagi buruh Indonesia. Pemilu bukan saja menentukan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin. Pemilu, juga menjadi pertarungan atas berbagai kepentingan. Kepentingan buruh terkait dengan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2014 ini adalah, memastikan 1 Juli 2015, seluruh buruh wajib mendapatkan jaminan pensiun.

Masalah Besaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA


Apakah TKA yang bekerja selama 1 minggu kemudian pulang ke negaranya dan datang lagi bekerja tidak sampai sebulan tidak perlu mempunyai IMTA? Yang terjadi TKA bekerja untuk pemasangan mesin dan perusahaan hanya membayar ke pihak Imigrasi $25/minggu. Kemudian apabila datang lagi akan membayar ke imigrasi per minggu juga..
 
Untuk menjawab pertanyaan saudara, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum penggunaan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) di Indonesia. Pada dasarnya, penggunaan TKA di Indonesia diperbolehkan namun wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), yang berbunyi :
1)    Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2)    Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
3)    Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
4)    .......... dst.
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU 13/2003 tersebut,

Rabu, 19 Maret 2014

Isi SPT di internet dengan E-Filing

Untuk tahun 2014 ini pelaporan pajak dengan SPT Tahunan sampai dengan 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan. jangan lupa kalau tanggal 31 Maret 2014 itu jatuh pada hari senin dan itu adalah hari libur nasional.
Trus gimana dong kalau misal tanggal 28 Maret 2014 alias hari Jumat lupa lapor?
yak… daripada repot mikirin harus antre panjang saat lapor langsung, mikirn tanggal merah mau liburan atau pulang kampung atau mikirin gak bisa keluar kantor karena pekerjaan banyak diwaktu jam kerja, lebih baik lapor secara online yang bisa realtime.. mau lapor jam brapa aja bisa !!! mau jam 23.59 WIB-pun bisa lho..

Berikut kelebihan lapor dengan E-Filing :
  1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7).
  2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
  3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
  4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard dan formulir.
  5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
  6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
  7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).
Gimana caranya?

Program Kerja SPLLI tahun 2014

Berikut ini adalah program kerja Serikat pekerja linfox logistik Indonesia di tahun 2014


Selasa, 18 Maret 2014

Bolehkah Pengusaha Merotasi Karyawan Secara Sepihak?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt4b78d72b89322/lt4fa7a7b94c129.jpg
Penempatan seseorang pekerja/buruh (karyawan) pada suatu jabatan tertentu atau pada suatu jenis pekerjaan tertentu, demikian juga di suatu tempat (lokasi) pekerjaan tertentu, adalah merupakan salah satu isi dalam perjanjian kerja yang seharusnya telah diperjanjikan sejak awal dimulainya hubungan kerja.
Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), bahwa perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat (antara lain) jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan.
Artinya sejak semula dibuatnya perjanjian kerja, telah sepakati bahwa karyawan akan dipekerjakan di suatu jabatan yang ditentukan atau pada suatu jenis pekerjaan tertentu, bahkan telah ditentukan tempat kerjanya dan lokasi/area pekerjaannya.

Kriteria Capres Pilihan Buruh

Yang ditunggu akhirnya muncul juga. Megawati Soekarnoputri, akhirnya memberi restu kepada Jokowi untuk maju sebagai Capres 2014 dari PDI Perjuangan. Reaksi bermunculan. Ada yang simpatik, memberikan dukungan, tak sedikit juga yang mengkritik. Dan itu sah dalam ruang demokrasi. Didalam ruang ini, perbedaan mendapatkan tempatnya.

Minggu, 16 Maret 2014

Cara Menghitung Upah Minimum Pekerja Harian

http://images.hukumonline.com/frontend/lt506aec66ed27e/lt506bc9aa28ce7.jpg
Mengenai upah minimum, dapat Anda lihat pengaturannya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (“Permenaker 7/2013”). Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Pasal 1 angka 1 Permenaker 7/2013).

Cara Menghitung Pesangon Berdasarkan Alasan PHK

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
 sumber : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515b7ec90fe0c/cara-menghitung-pesangon-berdasarkan-alasan-phk

Secara konsep, ada dua jenis PHK, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela. Dalam artikel Berkembangnya Alasan-Alasan PHK dalam Praktik dijelaskan ada beberapa alasan penyebab pemutusan hubungan kerja (“PHK”) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 
PHK sukarela misalnya, yang diartikan sebagai pengunduran diri buruh tanpa paksaan dan tekanan. Begitu pula karena habisnya masa kontrak, tidak lulus masa percobaan (probation), memasuki usia pensiun dan buruh meninggal dunia. PHK tidak sukarela dapat terjadi karena adanya pelanggaran, baik yang dilakukan buruh maupun pengusaha/perusahaan.
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai rincian pesangon yang didapat oleh pekerja yang mengundurkan diri dan PHK dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Sabtu, 15 Maret 2014

Perjanjian Pemborongan di Mata Pekerja

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSPTSK) Indra Munawar menilai frasa “demi hukum” dalam Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan wujud keadilan dalam pembuatan perjanjian kerja. Sebab, frasa “demi hukum” sudah sangat jelas diberlakukan seketikaatau serta merta ketika syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak terpenuhi.
Misalnya, Pasal 59 ayat (7) yang menyebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (2), (4), (5), (6), demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). “Jadi tidak beralasan hal itu dimintakan putusan pengadilan terlebih dahulu,” kata Indra Munawar saat memberi keterangan selaku pihak terkait dalam pengujian UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/3).

Polisi “Masuk Angin “, Ribuan Buruh Akan Aksi Di Mapolda Sumut

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wilayah Sumut akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) pada hari Senin 17 Maret 2014. Demikian isi siaran pers yang diterima oleh nuswantara online (13/03).
Willy, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Sumut, mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan karena kekecewaan anggota FSPMI Sumut terhadap kinerja Penyidik Reskrimsus Polda Sumut.

Jumat, 14 Maret 2014

UU Ormas Mulai Memakan Korban

Masyarakat sipil mulai merasakan dampak negatif implementasi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Di lapangan, aparat pemerintah justru menanggapi dan menjalankan aturan UU Ormas secara berlebihan. Yang paling merasakan dampaknya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Serikat Pekerja (SP).

Kamis, 13 Maret 2014

In out SPLLI 2013

Berikut ini adalah laporan anggaran pemasukan dan pengeluaran serikat pekerja linfox logistik Indonesia yang dibuat secara garis besar. dapat anda download disini

Contoh in out splli sampai dengan Desember 2013





Dompet Karyawan Toyota Semakin Tebal

Toyota Motor Corporation (TMC) sepakat akan menaikkan gaji pekerja mereka di Jepang mulai April 2014. Kenaikkan bayaran ini merupakan yang terbesar dalam 21 tahun terakhir, sebagai bagian dari sokongan kebijakkan pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat sekaligus menaikkan kesejahteraan karyawan.

LOMBA MENULIS: Saatnya Perempuan Bicara!

Tak perlu dipungkiri, hari Kartini menjadi symbol kebangkitan perempuan Indonesia. Perempuan yang pernah mengenyam pendidikan di Europese Lagere School (ELS) hingga usia 12 tahun ini, menulis surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda, diantaranya adalah Rosa Abendanon yang kemudian banyak mendukungnya melalui buku-buku, koran dan majalah Eropa.

Rabu, 12 Maret 2014

6 Tuntutan Komite Perempuan KSPI dalam Peringatan Hari Perempuan Sedunia

Tidak banyak yang tahu, jika setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Ya, Anda benar. 8 Maret jatuh pada hari ini, Sabtu. Tentu ini menjadi hari yang istimewa. Perempuan memperingatinya dengan menggelar unjuk rasa dan mengadakan seminar. Pendek kata, banyak cara untuk memperingatinya.

BURUH GO POLITICS: Dari Pabrik ke Publik

Oleh: Said Iqbal (Presiden FSPMI )
Kini slogan ‘buruh go politics’ sudah tak asing lagi. Semakin banyak orang yang mengucapkan setiap kali ada calon legislatif dari kalangan pekerja/buruh yang sedang melakukan sosialisasi. Dan harus diakui, kalimat itu menjadi daya tarik. Menarik. Karena buruh sudah membuktikan, bahwa mereka bekerja bukan semata-mata untuk dirinya. Tetapi juga untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Senin, 10 Maret 2014

KEPUTUSAN RAPIM FSPMI Tahun 2014

KEPUTUSAN RAPIM FSPMI KE-3
JAKARTA, 15 – 17 PEBRUARI 2014
I. KEPUTUSAN RAPIM FSPMI KE-3
1. PROGRAM AKSI

a. BIDANG ORGNASISASI DAN PKB

1. Penambahan jumlah Anggota, PUK, dan PKB di tahun 2014:
SPA FSPMI ANGGOTA PUK PKB
EE = 7.500 20 20
AMK = 7.500 20 20
LOGAM = 5.000 20 25
PJM = 3.000 10 3
AI = 10.000 30 30

Meretas Asa di Kepsonic Indonesia

Spanduk bertuliskan ‘Selamat Datang di Family Gathering FSPMI’ itu terpasang diatas pintu masuk PT. Kepsonic Indonesia. Dipojok bawah sebelah kiri dari spanduk itu bertuliskan ‘BURUH GO POLITICS’. Hanya dengan membaca spanduk itu, orang akan segera tahu jika ini bukanlah pertemuan yang biasa. Ini adalah sebuah pertemuan yang khusus diselenggarakan untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan organisasi guna mensukseskan agenda go politics. Buruh yang hadir di pabrik tutup dan sedang dalam proses lelang ini datang bersama keluarga. Istri/suami dan anak-anak ikut serta.

Sabtu, 08 Maret 2014

Seminar Presiden FSPMI

Ruang seminar yang semula tenang mendadak gaduh ketika dia datang. Separuh lebih peserta yang hadir didalam seminar itu segera berdiri. Jumlahnya tak kurang dari seratus orang. Semuanya perempuan. Tanpa diperintah mereka serentak mengeluarkan handphone dan kamera digital, siap memotret dirinya. Dengan senyumnya yang khas, laki-laki itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil potret dirinya. Siang itu, laki-laki itu terlihat berkharisma. Berwibawa.

Jumat, 07 Maret 2014

Diberi diskon BK, Freeport balas pemerintah dengan ‘air tuba’

Sikap pemerintah yang tak lagi galak, akibat data anjloknya ekspor dan defisit neraca perdagangan, bagaikan air susu dibalas air tuba. Mulanya, pelonggaran bea keluar diharapkan menstimulus perusahaan tambang manapun menunjukkan keseriusan membangun instalasi smelter.
Faktanya, Freeport sampai sekarang belum melakukan proses perizinan ke Kementerian ESDM. Baik itu menyerahkan hasil studi kelaikan (feasibility study/FS) dan uang jaminan pembangunan smelter. “Baru menyatakan mereka setuju membangun, sampai sekarang mereka belum follow up,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta kemarin.

Kamis, 06 Maret 2014

DPR dan Menteri BUMN Sepakat Angkat Pekerja Outsourcing

Ancaman interpelasi DPR terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada sidang paripurna beberapa pekan lalu, akhirnya digubris. Dahlan memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi IX guna membahas tenaga outsourcing di seluruh perusahaan BUMN. Di ujung rapat, DPR dan Menteri BUMN sepakat mengangkat pekerja outsourcing di perusahaan BUMN.

Selasa, 04 Maret 2014

Korea Selatan: Bebaskan aktivis serikat pekerja yang dipenjara, stop tindakan anti serikat pekerja

Selasa 25 Februari , pada ulang tahun pertama pelantikan Presiden Korea Selatan, Park, konfederasi serikat buruh KCTU akan mengadakan " pemogokan rakyat " secara nasional, dengan slogan "Setelah satu tahun di bawah Pemerintahan Park , kita tidak tahan lagi !" Selama dua belas bulan terakhir, hak manusia dan serikat buruh telah diserang dan demokrasi di negara ini telah dirusak . Hampir semua komitmen publik yang dibuat oleh President Park selama kampanye pemilihannya telah rusak . KCTU menyelenggarakan pemogokan bersama-sama dengan gerakan sosial yang lebih luas termasuk organisasi petani, kaum miskin kota, penjaga toko kecil, mahasiswa , pemuda, dll. Pada tanggal 25, pekerja dan warga negara akan berkumpul di ibukota Seoul dan kota-kota besar lainnya di setiap provinsi untuk meningkatkan tuntutan umum dari masyarakat .

Senin, 03 Maret 2014

Agenda Aksi 4 Maret 2014


Hari / Tanggal   : Selasa 4 Maret 2014
Waktu                : 09:00 WIB s/d Selesai
Tempat              : Kantor DPRD PROV JABAR & Kantor Gubernur Jawa Barat
Agenda              : Menolak Raperda Ketenagakerjaan Prov Jabar yang di indikasikan merugikan pekerja / buruh
Peserta              : 2000-5000 Peserta ( SPA Jawa Barat )

Sabtu, 01 Maret 2014

Kabar Bisnis: Ribuan pekerja outsourcing di dua BUMN ini terancam PHK


JAKARTA, kabarbisnis.com: Sekitar 70.000 orang pekerja outsourcing terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh direksi dua BUMN yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Indofarma. Mayoritas pekerja ini telah mengabdi selama 5 sampai 20 tahun.
Para pekerja ini bekerja dalam kegiatan pokok PLN. Sebanyak 6.000 orang diantaranya merupakan anggota Federasi Sarikat Pekerja Metal Indonesia (FPMSI). Direksi perusahaan itu dilaporkan belum menjalankan hasil rekomendasi panja outsoucing BUMN DPR RI.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...