Rabu, 17 Desember 2014

“Karena Persatuan Adalah Keharusan”

Presiden KSPI, KSPSI dan KSBSI dalam sebuah aksi di depan Gedung DPR RI, 26 November 2014. | Foto: Ocha Hema-One

Vice Presiden FSPMI (Obon Tabroni), Presiden KSPI (Said Iqbal), KSPSI (Andi Gani Nena Wea) dan Presiden KSBSI (Mudhofir) dalam sebuah aksi di depan Gedung DPR RI, 26 November 2014. | Foto: Ocha Hema-One
Buruh bersatu tak bisa dikalahkan.
Sejak pertamakali mengenal serikat pekerja, belasan tahun yang lalu, kalimat diatas sudah sedemikian familiar di telinga saya.  Bisa jadi, itu adalah ajaran paling purba dari gerakan serikat pekerja. Adanya kesadaran bahwa hanya dengan persatuan kaum buruh bisa mendapatkan kekuatan, menjadikan keberadaan serikat pekerja tetap relevan hingga kapan pun.

“Selamat ya, upahmu lebih tinggi dari DKI Jakarta.”


Seorang peserta aksi sedang mengangkat tuntutan kenaikan upah 30% tahun 2015 dalam sebuah aksi di Jawa Timur. | Foto: Kascey
Seorang peserta aksi sedang mengangkat tuntutan kenaikan upah 30% tahun 2015 dalam sebuah aksi di Jawa Timur. | Foto: Kascey
Kami sedang melakukan rapat evaluasi perjuangan UMK 2015 di Sekretariat DPP FSPMI, Jakarta, ketika mendapat kabar jika Gubernur Jawa Timur secara resmi sudah mengeluarkan surat keputusan tentang besaran upah minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Seperti halnya yang dirasakan buruh di provinsi yang terletak di ujung timur pulau Jawa itu, kami di Jakarta menyambut dengan suka cita. Dengan kenaikan upah minimum rata-rata diatas 20%, Jawa Timur berhasil mengukir dua sejarah sekaligus.
Pertama, inilah untuk pertamakalinya, upah minimum di Jawa Timur melampaui

Kamis, 23 Oktober 2014

Buruh KSPSI Ancam Mogok Nasional



Buruh KSPSI Ancam Mogok Nasional

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengancam akan mogok nasional pada 10 November. Ancaman itu akan direalisasikan jika Jokowi tak segera menjalankan kebijakan proburuh.
“10 November kami menyiapkan langkah akhir untuk menegaskan sikap terhadap Jokowi agar benar-benar memerhatikan kepentingan buruh,” kata Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Buruh KSPSI yang mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat Pilpres lalu, juga berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden. “Ini langkah akhir jika tidak ada langkah konkret Presiden untuk memperbaiki hidup buruh,” terang Andi.
Pada kesempatan ini, Koordinator Nasional Relawan Buruh Sahabat Jokowi itu juga berharap pada Presiden Jokowi untuk memilih sosok yang tepat untuk posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut Andi, sosok Menakertrans mendatang sangat menentukan nasib buruh.
“Kalau sosok yang duduk di kursi Menakertrans tidak mengetahui permasalahan buruh, tentu tidak bisa merealisasikan program Pak Jokowi yang proburuh,” ungkapnya.

Selasa, 21 Oktober 2014

Indonesia butuh kebijakan konsisten untuk jaminan sosial



Indonesia butuh kebijakan konsisten untuk jaminan sosial


 
Kartu BPJS ( foto : news.viva.co.id)

Jakarta, KSPI – Indonesia dinilai terlambat menjalankan jaminan sosial secara komprehensif,sehingga dibutuhkan kebijakan yang konsisten guna menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan dan perkuatan kapasitas badan penyelenggara jaminan sosial.
Siaran pers Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang diterima di Jakarta, Minggu, mengutip Kepala Divisi SDM BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latief Algaf, ketika memberi kuliah umum di Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta, Jumat (17/10).

Jatah rekreasi buruh Jakarta hanya Rp1.519/bulan


Jatah rekreasi buruh Jakarta hanya Rp1.519/bulan


ahok dan buruh dalam sebuah aksi demo ( news.liputan6.com)

Jakarta, KSPI – Salah satu permasalahan yang dihadapi para buruh di DKI Jakarta menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2015 adalah perhitungan item rekreasi yang dinilai sangat minim yaitu Rp1.519 per bulan.
“Kalau demikian, dana untuk rekreasi tersebut cukup untuk dipakai piknik ke mana? Kalau kita mau masuk ke Tugu Monas saja itu tidak akan cukup, apalagi kalau dipakai ke Ancol,” kata anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh Dedi Hartono, di Jakarta, Kamis.

Tolak Survei KHL Pemprov DKI, 13 Federasi SP Nasional Sepakat Minta Pemerintah Revisi KHL

Tolak Survei KHL Pemprov DKI, 13 Federasi SP Nasional Sepakat Minta Pemerintah Revisi KHL

Aksi forum buruh DKI
Jakarta, KSPI – Hasil survei Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang diolah oleh unsur BPS DKI tentang nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2015 di DKI Jakarta sebesar Rp 2,331 juta/bulan dengan KHL 60 item menghasilkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan nilai Upah Minimum Provinsi 2014 (UMP 2014). Atas dasar itu, 13 Federasi Serikat Pekerja Nasional yang mewakili elemen buruh mendukung sepenuhnya sikap dewan pengupahan buruh yang juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Merevisi besaran KHL 2015.
Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh pun menilai, dalam penetapan hasil tersebut patut dicurigai. Jelas, hal ini terjadi karena pastinya ada “Pesanan dari Para pihak Pengusaha Hitam” agar UMP DKI 2015 naiknya menjadi kecil sehingga Pemprov DKI kembali menjalani kebijakan upah murah.

Senin, 12 Mei 2014

Ada TV Dan Parfum, Penambahan Item KHL Berdasarkan Riset

Ada TV Dan Parfum, Penambahan Item KHL Berdasarkan Riset
KSPI, Terkait adanya beberapa item yang diperdebatkan didalam 84 item Kebutuhan Hidup Layak ( KHL) yang dituntut oleh KSPI saat Mayday 2014 maka KSPI menegaskan jika hal tersebut berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Akatiga dimana buruh membutuhkan 122 item dan untuk pekerja lajang kajian yang dilakukan oleh KSPI terhadap kebutuhan yang sangat diinginkan oleh buruh adalah 84 item Sebelumnya, kita telah membuat dan mengukur seberapa banyakkah kebutuhan yang diperlukan oleh buruh.

Senin, 05 Mei 2014

Foto dokumentasi SPLLI hari may day 2014





Aksi Capres Saat May Day

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Moch Harun Syah, Sugeng Triono, Widji Ananta, Ahmad Romadoni

Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tak seperti biasanya. Kawasan yang sibuk dengan lalu lalang truk kontainer pembawa peti kemas itu tampak sepi. Bahkan terhenti selama 2 jam. Yaitu mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Pasalnya, sekitar 1.200 orang yang tergabung dalam Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI) menutupi jalur keluar-masuk bus kontainer pelabuhan. Sebelumnya mereka melakukan aksi long march dari Jalan Ciampea, Jakarta Utara, dengan mendorong motor yang diikuti oleh 10 bus besar.

Pengamat: Jokowi 'Bela' Pengusaha Ketimbang Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menilai, sikap calon Presiden PDIP Joko Widodo yang enggan menghapus sistem "outsourcing" lebih mementingkan pengusaha yang memodali kampanyenya dibandingkan buruh.

Sabtu, 26 April 2014

Kampiun SPLLI Union Cup 2014

Selamat untuk Team Bagong menjadi kampiun Union Cup 2014

champion union cup 2014 splli
Sang juara union cup 2014

Realisasi Investasi Triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, Naik 14,6 persen

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja merilis, realisasi investasi triwulan I-2014 mencapai Rp 106,6 triliun, atau mengalami kenaikan 14,6 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 93 triliun.
Kepala BKPM Mahendra Siregar menuturkan, pencapaian investasi tersebut terdiri dari investasi baru sebesar Rp 75,4 triliun dan perluasan atau tambahan sebesar Rp 31,2 triliun.

Jumat, 25 April 2014

Terkait BPJS & Perlindungan Buruh, Ratusan Buruh Perempuan geruduk Bupati Bekasi

Aksi Buruh Metal di kantor pemda Kabupaten BekasiSekitar Seratus buruh perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bekasi pada hari Kamis 24 April 2014 melakukan aksi demo di Kantor pemda Kabupaten Bekasi menuntut Bupati Bekasi serius dalam menjalankan program BPJS Kesehatan termasuk dalam proses sosilisasi dan pengawasan. Selain itu ratusan buruh metal itu juga menuntut perlindungan terhadap buruh perempuan dari diskriminasi di tempat kerja.

Selasa, 22 April 2014

Said Iqbal KSPI : Rayakan May Day 2014 , Buruh Akan All Out

Hampir Satu Juta Buruh Metal di seluruh Indonesia akan merayakan May Day (1 Mei 2014) dengan Aksi besar – besaran, khusus di Jakarta aksi May Day akan dilakukan dengan Long March dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Kemudian siang harinya akan diselenggarakan May Day Fiesta di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan,Jakarta, yang akan diikuti oleh 120.000 buruh metal se- Jabodetabek.
Aksi May day ini juga serempak akan dilakukan di 20 Provinsi (fokus di kantor Gubernur : Bandung, Semarang, Surabaya, Batam, Aceh, Medan, Lampung, Makasar, Gorontalo, Manado, Samarinda, Pontianak dan Papua). Walaupun 1 Mei telah ditetapkan sebagai Hari libur nasional tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para buruh untuk terus berjuang menyuarakan tuntutan – tuntutannya, apalagi tahun ini adalah tahun penting bagi bangsa Indonesia mendapatkan Presiden baru yang akan membawa Indonesia lebih baik 5 tahun kedepan.

Rabu, 16 April 2014

Adakah Sanksi Jika Perusahaan Meniadakan Program Jaminan Pensiun?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Kami berasumsi bahwa menolak atau meniadakan jaminan pensiun yang Anda maksud adalah perusahaan yang bersangkutan tidak mengikutsertakan pekerjanya atau tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan pensiun.
 
Pada dasarnya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak, demikian yang disebut dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 

Selasa, 15 April 2014

Pekerja yang Telah Pensiun Meninggal Dunia, Apa Saja Hak Ahli Warisnya?

Pekerja meninggal dunia pada usia 54 tahun dan memiliki masa kerja 36 tahun. Hak apa saja yang bisa diperoleh? Apakah bisa mendapatkan hak penuh pensiun normal bagi ahli warisnya? Karena yang diterima hanya dihitung pesangon. Mohon pencerahannya. Terima kasih

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Kami kurang mendapatkan informasi yang jelas dari Anda apakah pekerja yang bersangkutan meninggal dunia setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja (dan memiliki hak pensiunnya) atau ia meninggal dunia saat ia masih bekerja padahal telah memasuki usia pensiun.
 
Untuk menyederhanakan jawaban, kami berkesimpulan bahwa pekerja yang bersangkutan meninggal dunia setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja atas dirinya karena telah mencapai usia pensiun dan ia memperoleh hak-hak pensiunnya.
 
Pada dasarnya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiunApabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak, demikian yang disebut dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 

Adakah Sanksi Jika Perusahaan Meniadakan Program Jaminan Pensiun?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Kami berasumsi bahwa menolak atau meniadakan jaminan pensiun yang Anda maksud adalah perusahaan yang bersangkutan tidak mengikutsertakan pekerjanya atau tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan pensiun.
 
Pada dasarnya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak, demikian yang disebut dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 

Sabtu, 12 April 2014

Jika Terjadi Kesenjangan karena Diskriminasi di Tempat Kerja

Di perusahaan saya ada 3 (tiga) gedung dan masing-masing gedung punya kepala produksi. Perlakuan setiap gedung berbeda-beda, contohnya gedung pertama dapat seragam dan sepatu, gedung lainnya tidak dapat. Yang jadi pertanyaan, dasar hukum apa yang harus kami persiapkan untuk menghilangkan kesenjangan itu?

http://images.hukumonline.com/frontend/lt5165540a9b53c/lt51655436e57b1.jpg
Perbuatan perusahaan tempat Anda bekerja yang memperlakukan pekerja berbeda-beda pada setiap gedungnya, dapat dikategorikan sebagai perlakuan diskriminasi terhadap pekerja. Pada dasarnya, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
 
Dalam Penjelasan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
 

Kamis, 10 April 2014

Upah Murah Nike, Buah Aturan Pemerintah Indonesia

Jersey yang dipersiapkan untuk perhelatan Piala Dunia oleh Tim Nasional Inggris diproduksi oleh Nike di Indonesia. Namun, bayaran untuk buruh yang mengerjakan baju yang mahal ini sangat-sangat murah.
Buruh-buruh ini hanya dibayar 30 pence per jam. Jika 100 pence setara dengan 1 pounds, artinya, buruh ini cuma dibayar Rp5.642 per jam. Jika buruh tersebut bekerja selama delapan jam sehari, dan masuk kerja selama lima hari dalam seminggu, mereka hanya mengantongi gaji sebesar Rp1,26 juta tiap bulan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...